Management Perspectives

Revitalizing North Sumatera (Part 2): Strategic Imperatives

Too many foods on the plate

Terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan yang baru, namun sumber daya (waktu, anggaran, dan personil) sangatlah terbatas. Untuk itu, PRIORITAS adalah hal yang mutlak perlu dirancang dan dikedepankan dalam menjalankan program-program perbaikan (read: transformasi). Apa yang perlu dilakukan dan bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikannya, mengingat sumber daya yang dimiliki sangat terbatas?

Dalam tulisan sebelumnya (Read: Tantangan Strategis Sumatera Utara), terdapat 10 Tantangan Strategis Sumatera Utara (setidaknya) dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, Pemprov perlu menyusun Imperatif Strategis untuk menjawab Tantangan Strategis tersebut (disusun berdasarkan urutan Tantangan Strategis), sebagai berikut:

  1. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Andalan Daerah
  2. Pengembangan Pola Pendanaan Pembangunan yang Kreatif dan Berisiko Rendah
  3. Pemberantasan Korupsi
  4. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
  5. Peningkatan Kepastian Hukum
  6. Pembangunan Infrastruktur yang Memadai
  7. Peningkatan Supply Energi
  8. Peningkatan Kejelasan Status Tanah dan Tata Ruang
  9. Peningkatan Pariwisata, Pelestarian Budaya dan Perhatian terhadap Lingkungan
  10. Pengembangan Kompetensi SDM

Dalam mengimplementasi Imperatif Strategis tersebut, Pemprov Sumut menghadapi keterbatasan sumber daya. Waktu penyelenggaraan pemerintahan yang berdurasi 5 tahun, anggaran yang terbatas (sekitar 8 Triliun), dan personil yang terbatas dalam sisi jumlah dan kemampuan menjadi tantangan terbesar untuk menjawab Tantangan Strategis tersebut. Oleh karenanya, Pemprov mutlak perlu melakukan prioritasisasi terhadap program-program yang akan diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan.

Untuk menyusun prioritas, 2 hal utama perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan program pilihan: Manfaat Program yaitu manfaat yang dapat dirasakan oleh warga sumut, baik secara financial/ kuantitatif maupun non financial/ kualitatif; dan Kemudahan Implementasi Program yaitu kemudahan untuk memperoleh/ mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan (waktu, anggaran, dan personil) maupun kemudahan untuk membuat keputusan/ mengatur stakeholder yang terlibat (terkadang keputusan untuk implementasi program tidak berada di pemprov).

Prioritas I:

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, Pengembangan Kompetensi SDM, dan Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Andalan Daerah merupakan 3 Imperatif Strategis utama yang relatif mudah diimplementasi namun manfaatnya besar dan dapat dirasakan langsung oleh warga Sumut. Standarisasi pelayanan publik (seperti penerbitan izin-izin) merupakan domain Pemprov sehingga pelaksanaannya relatif mudah. Pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintahan secara khusus dan warga Sumut secara umum dapat dilakukan dengan anggaran yang tidak terlalu besar. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk andalan daerah juga dapat dilakukan melalui program-program intensifikasi dan industrialisasi produk. Ketiga Imperatif Strategis ini secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan dampaknya dapat terukur melalui kepuasan warga terhadap pelayanan publik, indeks pengembangan manusia yang meningkat, dan produktifitas daerah yang kompetitif.

Prioritas II:

Pengembangan Pola Pendanaan Pembangunan yang Kreatif dan Berisiko Rendah, Pembangunan Infrastruktur yang Memadai, Peningkatan Supply Energi, dan Peningkatan Pariwisata, Pelestarian Budaya dan Perhatian terhadap Lingkungan merupakan Imperatif Strategis selanjutnya yang dapat dikedepankan oleh Pemprov Sumut. Terbatasnya dana pembangunan (anggaran) perlu disiasati dengan melibatkan pihak swasta melalui Public Private Partnerhip (PPP) atau pola-pola pembiayaan lainnya. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan supply energy merupakan katalis yang strategis untuk pembangunan Sumut lebih cepat, sehingga hal ini perlu dijadikan perhatian. Peningkatan Pariwisata (baik dari segi promosi, infrastruktur, dan kesiapan warga sekitar daerah wisata), Pelestarian Budaya dan Perhatian terhadap Lingkungan juga perlu menjadi perhatian bagi Pemprov Sumut.

Prioritas III:

Peningkatan Kejelasan Status Tanah dan Tata Ruang, Pemberantasan Korupsi, dan Peningkatan Kepastian Hukum merupakan 3 Imperatif Strategis yang penanganannya memerlukan usaha yang “super keras” dan kesadaran bersama dengan pihak terkait. Tidak dapat dipungkiri, untuk menjalankan Imperatif tersebut, Pemprov harus siap untuk tidak populis di kalangan oknum yang terlibat, namun hal ini akan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat, apalagi jika ingin mencalonkan diri sebagai Pimpinan Daerah untuk 5 tahun berikutnya.

Di luar 10 Imperatif Strategis di atas, sebenarnya masih banyak program-program lainnya yang perlu dilakukan oleh Pemprov Sumut ke depan, seperti peningkatan prestasi olah raga di tingkat nasional, pemberdayaan UMKM, peningkatan industri kreatif, kerukunan beragama, dan lain-lain. Namun, prioritasisasi program perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas (manajemen) pemerintahan.

 

Jayalah Sumatera Utara…

Catatan: Tulisan ini dibuat secara independen dalam kerangka/ pemikiran manajemen untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pemerintahan provinsi ke depan. Data pendukung tulisan ini diperoleh dari berbagai sumber (data sekunder).

 

Remarkable Strategy, Excellent Executions, Great Results…

Roy Nelson Simanjuntak

Business & Management Consultant

rn_simanjuntak@yahoo.com

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s