Management Perspectives

Revitalizing North Sumatera (Part 1): Strategic Challenges

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. —John Maxwell

Pemimpin yang efektif perlu mengetahui jalan yang akan ditempuh, berjalan menurut jalan yang akan diyakininya benar, dan menunjukkan jalan tersebut kepada pengikutnya. Kurang lebih begitulah maksud pakar kepemimpinan global tersebut untuk menggambarkan seorang pemimpin yang efektif. Untuk mengetahui jalan yang akan ditempuh, seorang pemimpin perlu mengetahui medan yang akan ditempuhnya di jalan tersebut. Pengetahuan yang mendalam akan menentukan keefektifan pemimpin tersebut dalam membawa pengikutnya ke tujuan yang idam-idamkan bersama. Hal tersebut juga berlaku untuk pemimpin daerah, pemimpin harus kapabel dalam memecahkan permasalahan dan men-transform daerahnya menjadi daerah yang lebih baik.

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya (sekitar 13 juta) di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau merupakan produk andalan yang menjadi komoditas ekspor daerah Sumut. Potensi wisata di Sumut juga tidak kalah dibandingkan wilayah lain di Indonesia, seperti Danau Toba, Berastagi, dan lain-lain. Di samping itu, Sumatera Utara juga kaya akan sumber daya alam, seperti bijih aluminium, gas alam dan minyak bumi. Sumber daya alam yang dimiliki Sumatera Utara juga berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik, seperti sungai-sungai di sekitar danau Toba dan titik-titik panas geotermal, di kawasan pegunungan.

Namun demikian, tercatat ekonomi Sumatera Utara hanya mampu bertumbuh sebesar 6,3 persen, sedikit dibawah pertumbuhan nasional yang mencapai 6,4 persen. Rendahnya nilai tambah produk, terbatasnya anggaran untuk pembangunan, korupsi, birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit, dan lain-lain menjadi kelemahan yang mendegradasi kemampuan daerah,  Sumut dapat berharap banyak dengan ditetapkannya Sei Mangke sebagai bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dengan semakin terbukanya persaingan regional ke depan, Sumut perlu melakukan transformasi dengan memperbaiki dan mempersiapkan diri agar kompetitif terhadap daerah-daerah lain, tidak hanya di Indonesia, namun juga di regional Asia Tenggara.

Berikut adalah 10 Tantangan Strategis yang harus dijawab oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

  1. Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Andalan Daerah. Tercatat, pada bulan Desember 2012,  produktivitas gabah kering giling (GKG) Sumatera Utara baru mencapai 4,7 ton per hectare, lebih rendah dari produktivitas petani di Jawa yang sudah mencapai 5,3 ton per hektare. Pertanian yang masih dilakukan secara tradisional dan kekurangan benih padi unggul menjadi masalah utama petani Sumatera Utara. Sebagai gambaran, kebutuhan benih padi Sumut dalam setahun mencapai 25.000 ton. Sementara, produksi benih padi unggul dari petani penangkar hanya berkisar 1.000 ton. Dan, pemerintah pusat hanya memberikan tambahan sebanyak 3.500 ton. Dari angka tersebut, Sumut masih kekurangan benih unggul dalam jumlah yang sangat banyak (sekitar 20.500 ton). Di samping itu, pembangunan CPO dan produk turunannya sehingga bernilai tambah di pasaran juga perlu menjadi perhatian Pemerintah dan Pemegang Kepentingan lainnya. CPO Sumatera Utara kalah bersaing dengan produsen sawit lainnya, terutama dari Malaysia. Hal ini menyebabkan Sumatera Utara lebih banyak berperan sebagai pengekspor CPO sementara minyak goreng sebagai bahan turunan CPO lebih banyak diimpor dari Malaysia.
  2. Terbatasnya Anggaran: Nominal APBD Sumut tahun 2013 tercatat meningkat menjadi Rp.8.86 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini tentunya relative kecil mengingat banyaknya keperluan investasi yang dibutuhkan untuk memajukan perekonomian Sumatera Utara. Sebagai gambaran, APBD Provinsi Sumut TA 2012 antara lain, Pendapatan Daerah Rp. 7.3 Triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.0 Triliun, Dana Perimbangan Rp.1.7 Triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.1.6 Triliun. Sedangkan pada porsi Belanja Daerah dialokasikan Rp.7.6 Triliun yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung senilai Rp.4.5 Triliun dan Belanja Langsung Rp.3.1 Triliun. PAD Provinsi Sumut terbesar disumbangkan oleh Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) senilai Rp.3,4 triliun. Dalam hal ini, tantangan terbesar dari Pemprov Sumut adalah melakukan inovasi untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di luar pajak yang hanya membebani rakyat kecil. Pemprov Sumut harus mampu menggenjot kinerja instansi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
  3. Tingginya Tingkat Korupsi: Korupsi masih jadi ancaman dalam pembangunan karena Sumut belum tergeser sebagai daerah terkorup di Indonesia. Tercatat, Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 3 dengan nilai Rp 515.569.770.000 (334 kasus). Pemerintahan yang bersih, tegas, dan transparan, system dan prosedur yang efektif dan efisien, dan kepastian hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov Sumut.
  4. Buruknya Pelayanan Publik: Birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit, system operasional yang belum siap, dan aparatur pemerintahan yang tidak kompeten menjadi faktor utama penyebab buruknya pelayanan publik. Tersendatnya perizinan usaha dan administratif warga Sumatera Utara merupakan contoh akibat yang ditimbulkan oleh birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit. Birokrasi seperti ini cenderung menumbuhkembangkan praktik suap di Pemprov Sumut. Sudah menjadi rahasia umum, SUMUT sering diplesetkan menjadi “Semua Usaha Menggunakan Uang Tunai”, yang artinya jika urusan ingin cepat selesai, warga perlu memberikan sejumlah uang tunai untuk memperlancar urusannya. Layanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian Pemprov Sumut. Tercatat, rumah sakit pemerintah di tahun 2011 hanya berjumlah 44, dimana Padang Lawas, Batu Bara, Nias Barat dan Utara serta Gunung Sitoli belum ada rumah sakit pemerintah. Sistem IT yang reliable dan terkoneksi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemprov Sumut dalam melayani kebutuhan warga. Di sisi lain, masalah aparatur pemerintahan yang masih dirasakan adalah kekurangan tenaga teknis di tingkat kabupaten/kotamadya. Lemahnya kinerja pelayanan publik dan absennya transparansi mengenai hak warga dalam mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat (bahkan jika perlu gratis) menjadi tantangan yang harus segera dijawab Pemprov Sumut.
  5. Tantangan Kepastian Hukum: Salah satu penyebab utama tingginya angka korupsi dan kasus sengketa lahan adalah belum optimalnya kepastian hukum di Sumatera Utara. Kepastian hukum perlu menjadi perhatian Pemprov Sumut karena faktor ini menjadi pertimbangan pengusaha untuk memastikan jadi tidaknya berinvestasi di suatu daerah. Kurangnya kepastian hukum juga cenderung mendorong praktik premanisme di Sumatera Utara. Jadi sudah seharusnya pemerintah tegas dalam menegakkan hukum.
  6. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Kurang memadainya infrastruktur Sumatera Utara secara tidak langsung mempengaruhi biaya logistik, dan ujungnya menyebabkan produk domestik tidak kompetitif di pasaran. Dari total panjang jalan nasional dan daerah sekitar 40 juta km, hanya sekitar 60% yang dalam kondisi baik dan sedang. Untuk memperbaiki infrastruktur, tentunya Pemprov memerlukan anggaran yang cukup besar. Sebagai gambaran, sekitar Rp.2,5 triliun yang dianggarkan pada APBD Sumut tahun 2012 hanya mampu memperbaiki sekitar 650 km jalan nusantara yang rusak di Sumut. Kabar yang cukup melegakan tentunya segera beroperasinya Bandara Kualanamu yang akan menggantikan Bandara Polonia di tahun 2013. Bandara yang direncanakan sebagai hub airport dengan menggunakan konsep airport city diharapkan dapat membentuk sentra ekonomi baru di kawasan tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara keseluruhan. Begitu juga untuk pelabuhan, pengembangan Kuala Tanjung yang dekat dengan KEK Sei Mangke diharapkan dapat menopang pelabuhan Belawan sebagai jalur distribusi ke luar daerah Sumatera Utara. Tentunya dukungan Pemprov sangat diperlukan untuk melancarkan perizinan sehingga pembangunan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  7. Rendahnya Supply Energi: Jika ingin menjadi daerah maju maka Sumatera Utara sangat membutuhkan sumber daya listrik yang besar. Listrik menjadi kebutuhan mendasar bagi industri dan rumah tangga. Tercatat sekitar 10-15% desa di provinsi belum mendapatkan penerangan listrik, sementara desa yang telah mendapatkan penerangan listrik masih mengalami pemadaman bergantian karena masih terbatas daya kelistrikan. Keberadaan infrastruktur pembangkit listrik di Sumbagut yang umumnya telah berusia tua dan perlu segera diganti. Investasi juga diperlukan untuk program diversifikasi energy dengan memanfaatkan titik-titik panas geothermal dan energy terbarukan lainnya.
  8. Tantangan Kejelasan Status Tanah dan Tata Ruang: Salah satu contoh ketidakjelasan status tanah dan tata ruang yang dapat menghambat pembangunan Sumut adalah proyek KEK Sei Mangke. Proyek ini berjalan tersendat-sendat akibat masalah tanah yang hingga kini belum rampung. Status tanah harus mengubah tata ruang kabupaten Simalungun maupun Pemprovsu, sebab sebagian Sei Mangke masuk dalam kawasan PTPN III dimana Hak Guna  Usaha (HGU) tanahnya izin kelapa sawit dan harus diubah menjadi kawasan industri  sehingga tata ruangnya harus diubah dulu oleh Pemprov Sumut. Selain masuk dalam HGU PTN III, Sei Mangke juga masuk dalam kawasan hutan. Ada sekitar 1.1 juta hektar lahan hutan yang perlu dialifhfungsikan terikut di dalamnya Sei Mangke. Dari 1.1 juta lahan hutan tersebut, yang baru direkomendasikan baru 40.000 hektar atau sekira 40 persen saja. Hal lainya yang perlu menjadi perhatian khusus Pemprov Sumut adalah kasus sengketa lahan. Jika melihat fakta, kasus terbanyak dan rumit paling banyak terjadi di Sumut.
  9. Tantangan Peningkatan Pariwisata, Pelestarian Budaya dan Perhatian Terhadap Lingkungan:. Kurang optimalnya infrastruktur lokasi wisata, seperti kondisi jalan raya menuju ke lokasi wisata dan fasilitas infrastruktur seperti hotel, money changer, dan lain-lain serta kesadaran penduduk sekitar wilayah wisata untuk mensukseskan pariwisata setempat menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan pariwisata. Sebagai gambaran, rata-rata kunjungan wisman ke Sumut tiap tahunnya hanya berkisar 300 ribu orang, terpaut jauh dengan Bali yang tingkat kunjungan turis asingnya hingga tiga juta orang pertahun. Pelestarian budaya perlu ditingkatkan sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Di sisi lain, Pemprov Sumut perlu bersikap tegas dan melakukan tindakan konkrit untuk pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi tanah kritis, suaka alam dan hutan-hutan lindung.
  10. Kurangnya SDM yang kompeten: Tercatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut masih berada pada rangking 8 nasional. Meskipun terbilang cukup baik, Sumut jauh tertinggal dengan Aceh, Riau, Sumsel, apalagi dengan Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Pembangunan ruang kelas baru, penambahan tenaga pendidik yang kompeten, pelatihan dan penyuluhan yang tepat sasaran kepada masyarakat perlu menjadi perhatian Pemprov Sumut. Pendidikan gratis kepada murid Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas sudah menjadi kewajiban Pemprov dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemprov juga harus mampu mencari solusi yang kreatif dan inovatif dalam menghimpun SDM asal Sumatera Utara yang kompeten dan berguna untuk membangun Sumatera Utara.

Di luar 10 tantangan strategis di atas, sebenarnya masih ada tantangan-tantangan lainnya yang harus dihadapi Pemprov Sumut, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan prestasi olah raga di tingkat nasional, pemberdayaan UMKM, peningkatan industri kreatif, kerukunan beragama, dan lain-lain. Namun, prioritasisasi program perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas (manajemen) pemerintahan.

Untuk menjawab 10 tantangan strategis di atas, Sumatera Utara memerlukan Kepemimpinan yang bersih, tegas, transparan dan mampu menyatukan seluruh stakeholders (pemko, pemkab, kepolisan, pengadilan, instansi pemerintahan pusat, BUMN, BUMD, akademisi dan pihak yang terkait lainnya) untuk bahu membahu memajukan Sumatera Utara.

Jayalah Sumatera Utara…

Catatan: Tulisan ini disusun secara independen dalam kerangka/ pemikiran manajemen untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pemerintahan provinsi ke depan dan kemajuan daerah. Data pendukung tulisan ini diperoleh dari berbagai sumber (data sekunder). Diperlukan pemikiran strategis tahap selanjutnya untuk mengembangkan Arahan Strategis hingga Detail Rencana Aksi serta Indikator Kinerja yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Provinsi ke depan.

 

Remarkable Strategy, Excellent Executions, Great Results…

Roy Nelson Simanjuntak

Business & Management Consultant

rn_simanjuntak@yahoo.com

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s